Pemda Segera Usul Formasi PPPK 2024 untuk Guru Honorer & Tendik, Penuh Waktu!

Crocktees, JAKARTA – Presiden Solidaritas Nasional Indonesia (SNWI) Wiyatabakti Provinsi Riau Eko Wibowo mendesak daerah segera mengusulkan pembentukan PPPK 2024.

Pelatihan PPPK 2024 harus mengakomodasi guru besar honorer dan tenaga kependidikan (tendin).

Baca Juga: Menteri Anas Jamin Seleksi PPPK 2024 Usai Prioritaskan Penerima K2 dan Non-K2

Ekowi, sapaan akrabnya, mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang telah ditunjukkan dengan berbagai kebijakannya dalam mendukung pekerja migran.

Katanya, yang masih menjadi kendala adalah komitmen pemerintah daerah. Dia masih memegang setengahnya.

Baca Juga: Pengangkatan Kehormatan PPPK 2024 Harus Tanpa Bukti, Jenjang Karier Struktural

“Kemendikbud dan Pak MenPAN-RB Azwar Anas terus berupaya menyelesaikan permasalahan guru dan tenaga honorer di Indonesia pada umumnya, khususnya di Rio,” jelasnya kepada Crocktees, Senin (25/12).

SNWI mengharapkan para kepala daerah di Riau segera mengusulkan pelatihan ASN PPPK 2024 bagi guru dan pegawai.

Baca Juga: Top 5 Berita: Kuota PPPK 2024 Tergantung Dow, Biaya Harus Cepat Selesai, Mas Nadiem Mulai Bergerak

Seluruh Pekerja Honorer harus sudah beralih status menjadi ASN PPPK pada tahun 2024.

Tidak boleh ada sisa biaya seperti yang dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kepada ASN.

Oleh karena itu, kata Ekovi, penunjukan tersebut tidak boleh berbelit-belit.

Memberikan berbagai kemudahan dan afirmasi bagi dosen dan staf.

“Biayanya baru dipilih pemerintah kan? Datanya nyata,” ujarnya.

Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memperhatikan guru dan pegawai yang jujur ​​menjelang usia pensiun.

Setidaknya ini merupakan pahala bagi penerima penghargaan selama sisa masa pengabdiannya.

Ekowi berpesan agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama mengangkat guru dan tenaga honorer.

Jangan biarkan pemerintah menyia-nyiakan alat negara lain dan mengorbankan kejayaannya.

“Penunjukan PPPK berjalan lambat karena kolaborasi antara pusat dan kabupaten belum maksimal,” tegasnya.

Ia juga meminta agar amanah undang-undang ASN dapat dilaksanakan oleh seluruh instansi agar honorer bisa terselesaikan.

Selain itu, tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara PNS dan PPPK. (EC/JPN)

Baca artikel lainnya… Segera setelah turunan PP UU ASN terbit, pemerintah daerah mengusulkan pembentukan PPPK 2024 yang bersifat sementara